TIMES KEPAHIANG, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok untuk tahun 2026 masih dalam tahap kajian dan belum ditetapkan.

“Masih dikaji, masih belum (diputuskan). Kan masih ada waktu ya,” ujar Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Meski detail tarif belum dirilis, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati perubahan target penerimaan kepabeanan dan cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Target penerimaan ditingkatkan menjadi Rp336 triliun, naik dari sebelumnya Rp334,3 triliun.

Menurut Anggito, penentuan tarif akan didasarkan pada evaluasi perkembangan penerimaan dan kondisi tahun 2025. “Kami kan baru mendapatkan angka targetnya. Nanti kami lihat evaluasi 2025 dan 2026 seperti apa,” ucapnya.

Pemerintah Dalami Persoalan Cukai Rokok

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya masih menelaah persoalan cukai rokok, termasuk adanya dugaan praktik permainan atau pemalsuan cukai.

Dalam keterangannya seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (15/9./2025), Purbaya mengaku belum dapat memberikan kesimpulan.

“Nanti saya lihat lagi, saya belum menganalisis mendalam, seperti apa sih cukai rokok itu, katanya ada yang main-main, di mana main-mainnya?” katanya.

Menurut Purbaya, potensi penerimaan negara dapat meningkat signifikan bila kebocoran akibat cukai palsu bisa diberantas.

“Misalnya, kalau saya bisa beresin, saya bisa hilangin cukai-cukai palsu, berapa pendapatannya, dari situ kan saya bergerak ke depan seperti apa,” jelasnya.

Purbaya mengatakan langkah kebijakan lanjutan akan bergantung pada hasil studi dan analisis lapangan yang tengah dilakukan.

“Tergantung hasil studi dan analisa yang kita dapat dari lapangan,” ujarnya. (*)