TIMES KEPAHIANG, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah mempertimbangkan penambahan anggaran untuk bantuan sosial (anggaran bansos) sebagai upaya untuk lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terutama yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Hal ini disampaikan Gus Ipul pada Senin (2/2/2025) di Jakarta, sebagai tanggapan atas kebijakan efisiensi anggaran yang tidak akan berdampak pada program-program bantuan untuk rakyat.

Bansos Tetap Prioritas Utama
Gus Ipul menegaskan bahwa meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, sektor bantuan sosial tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Bansos tidak akan mengalami pemotongan. "Bahkan kalau memang memungkinkan, Presiden malah akan menambah, jadi yang menjadi bantuan-bantuan untuk rakyat itu diprioritaskan oleh Presiden," ujar Gus Ipul.

Menurutnya, efisiensi anggaran lebih difokuskan pada sektor operasional yang tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan mendasar masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan operasional memang ada pengurangan, tetapi untuk program-program pro-rakyat seperti bansos, sama sekali tidak dikurangi.

Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
Gus Ipul juga menjelaskan bahwa penambahan bansos ini akan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang saat ini sedang disusun. Dengan adanya data tunggal yang lebih terperinci, pemerintah dapat lebih tepat dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menurut Gus Ipul, data tunggal ini akan sangat penting untuk memetakan profil penerima manfaat, serta menentukan jenis intervensi yang diperlukan, seperti perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Dengan adanya data baru ini, program sosial dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih akurat.

Fokus pada Pemberdayaan dan Pengurangan Ketergantungan Bansos
Selain menambah bantuan sosial, Kementerian Sosial juga akan bekerja sama dengan kementerian lain untuk fokus pada pemberdayaan masyarakat agar tidak terlalu bergantung pada bansos. Pihak Kemensos rencananya akan mengupayakan agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga dapat diberdayakan secara sosial dan ekonomi.

Gus Ipul juga mengingatkan bahwa dengan adanya pembaruan data tunggal ini, beberapa penerima manfaat sebelumnya mungkin tidak lagi terdaftar sebagai penerima bansos, terutama yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Penerima Bantuan Iuran (PBI). "Hal ini perlu dimaklumi karena penyaluran bantuan berdasarkan data sosial ekonomi yang baru," jelasnya.

Fokus pada Warga Miskin Ekstrem
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa pemerintah akan memfokuskan bantuan sosial kepada 3,1 juta penduduk Indonesia yang masih tergolong miskin ekstrem.

Sekitar 790 ribu Kepala Keluarga (KK) masih hidup dalam kondisi miskin ekstrem dan menjadi prioritas utama dalam program penanggulangan kemiskinan pemerintah. “Kami akan fokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang berada di wilayah miskin ekstrem,” kata Muhaimin Iskandar dalam rapat tingkat menteri. (*)