TIMES KEPAHIANG, JAKARTA – Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah harusnya mensiasati anggaran yang pengeluarannya dipastikan terus menggunung. Namun, alih-alih siasat itu dilakukan, pemerintah justru melakukan cat ulang pesawat kepresidenan dengan biaya diperkirakan Rp 2,1 miliar.

Pakar penerbangan yakni Alvin Lie menilai, pengecatan ulang pesawat kepresidenan tersebut seperti foya-foya di tengah kesulitan pandemi Covid-19 ini. Ia menaksir, biaya cat ulang pesawat setara B737-800 itu bisa menghabiskan hingga US$150 ribu.

"Hari gini masih aja foya-foya ubah warna pswt Kepresidenan Biaya cat ulang pswt setara B737-800 berkisar antara USD100ribu sd 150ribu Sekitar Rp.1,4M sd Rp.2.1M @KemensetnegRI @setkabgoid @jokowi," katanya, dikutip (3/8/2021).

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyampaikan, cat ulang pesawat kepresidenan itu adalah bukan prioritas saat ini.

Ia mengatakan, Komisi II DPR akan segera memanggil Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk meminta penjelasan rinci terkait cat ulang pesawat presiden yang memakan anggaran besar tersebut.

Perlu Meminta Maaf

Sementara itu, Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Gunardi Ridwan menyampaikan, atas kecerobohan ini, Presiden Joko Widodo perlu meminta maaf kepada masyarakat.

"Agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat dan menjaga wibawa pemerintahan pusat," katanya dikutip dari CNN. Ia pun menilai, wibawa pemerintahan akan berkurang lantaran selama ini pusat kerap menekan daerah untuk sensitif menggunakan anggaran di tengah situasi pandemi Covid-19.

Penjelasan Istana

Kemarin, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, pengecatan ini sudah direncanakan sejak 2019 lalu.

"Diharapkan dapat memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara. Perlu kami jelaskan bahwa alokasi untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN," katanya.

Ia menyampaikan, sebagai upaya untuk pendanaan penanganan Covid-19, Kementerian Sekretariat Negara juga telah melakukan refocusing anggaran pada APBN 2020 dan APBN 2021. Dimana, ini sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Selain itu, proses perawatan dan pengecatan dilakukan di dalam negeri sehingga, secara tidak langsung mendukung industri penerbangan dalam negeri yang terdampak pandemi Covid-19.

Heru mengatakan, rencana pengecatan ini sejak 2019 dan terkait dengan perayaan HUT ke 75 Kemerdekaan RI. Satu paket dengan pengecatan Heli Super Puma dan Pesawat RJ.

Karena pada 2019 BBJ 2 belum masuk dalam jadwal perawatan rutin. Maka yang dicat adalah Heli Super Puma dan Pesawat RJ. Perawatan rutin pesawat memiliki interval waktu yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi.

Untuk perawatan rutin Pesawat BBJ 2 jatuh pada tahun 2021 merupakan perawatan Check C sesuai rekomendasi pabrik. Maka tahun ini dilaksanakan perawatan sekaligus pengecatan yang bernuansa Merah Putih sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. "Waktunya pun lebih efisien karena dilakukan bersamaan dengan proses perawatan," ujarnya soal proyek cat ulang pesawat kepresidenan. (*)