TIMES KEPAHIANG, JAKARTA – Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengungkap fakta mencengangkan: luas perkebunan sawit yang terbangun di dalam kawasan hutan mencapai 3,32 juta hektare.

Angka ini bersifat dinamis dan dalam perkembangan terakhir bahkan mendekati 4 juta hektare di berbagai wilayah Indonesia.

“Luas sawit terbangun dalam kawasan hutan seluas 3,32 juta hektare,” kata Rohmat dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (19/1/2026). Ia menjelaskan bahwa angka tersebut didapat dari pendataan berkelanjutan, dengan luasan teridentifikasi terus bertambah.

Dari total luasan tersebut, sawit banyak ditemukan di kawasan hutan konservasi (0,68 juta hektare) dan hutan lindung (0,15 juta hektare). Sementara di hutan produksi tetap luasnya mencapai 1,48 juta hektare, di hutan produksi terbatas 0,5 juta hektare, dan di hutan produksi yang dapat dikonversi 1,09 juta hektare.

Rohmat juga menyebut Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah berhasil menguasai kembali 1,5 juta hektare kawasan hutan dari penguasaan ilegal, dengan 688.427 hektare di antaranya di kawasan konservasi telah dikembalikan untuk pemulihan ekosistem.

Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian Kehutanan mengintegrasikan data geospasial nasional melalui platform Jaga Rimba, yang dilengkapi early warning system berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi potensi deforestasi dan kebakaran hutan. Ke depan, sistem akan diperkuat dengan WhatsApp blasting ke unit teknis di lokasi terdeteksi gangguan.

Di sisi kelembagaan, Kementerian Kehutanan mengusulkan pembentukan 35 pusat koordinasi wilayah kehutanan dan penambahan unit penegak hukum dari 10 menjadi 24 unit. Usulan ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat respons positif, meski masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian PANRB terkait kemampuan anggaran.

Rohmat juga mengusulkan penambahan sekitar 21.000 personel Polisi Kehutanan. Saat ini hanya ada 4.800 personel yang harus mengamankan wilayah luas dengan rasio 1 orang untuk 26.000 hektare. Dengan penambahan, diharapkan rasio menjadi 1:5.000 hektare yang didukung penggunaan drone untuk pemantauan lapangan. (*)